HAK PERSEORANGAN DALAM PENGADAAN BARANG & JASA SESUAI UU N0 02/2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN LUWU UTARA

Irayanti Nur

Abstract


Setiap warga negara memiliki hak perseorangan, khusus untuk pekerjaan jasa konstruksi bias dilakukan bentuk usaha dengan kualifikasi kecil yag diberi kesempatan dalam pekerjaan jasa konstruksi sesuai undang – undang Nomor 02 Tahun 2017, yang segmentasi pasarnya sesuai dengan keahliannya, beresiko dan berbiaya kecil serta berteknologi sederhana, hal ini didukung juga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, melalui mekanisme Pengadaan Langsung. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis ingin menganalisis usaha persorangan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi di kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa belum mengakomodir usaha perseorangan, hal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; belum adanya peraturan terkait yang dikeluarkan oleh LPJK, belum ada landasan regulasi peraturan daerah tentang Izin usaha & Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan serta kertebatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat selaku penyedia barang dan jasa tentang peraturan perundang – undangan.

Keywords


Hak Perseorangan, Pengadaan Barang & Jasa, Jasa Konstruksi.

Full Text:

PDF

References


Hanitijo, Ronny. (2008). Metode Penelitian Hukum & Jurimetri, Semarang, Ghalia Indonesia.

Haris, H, Abdul. (2016). Tinjauan Yuridis Aspek Hukum Dalam Surat Perjanjian Kerja Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Tanjung Jabung Barang, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 16 Nomor 1 Tahun 2016.

Juliardi, Budi. (2014), Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, PT RajaGrafindoPersada

M, Rita & Paleva, Reza. (2009). Panduan Praktis Mendirikan Badan Usaha, Jakarta, Forum Sahabat.

Ramlan. (2016). Hukum Dagang, Malang, Setara Pres

Ramli, Samsul & Fahrurrazi. (2014). Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, Visimedia.

Sinaga, Edward, James, Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementrian/Lembaga(K/L) & Pemerintah Daerah, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5 Nomor 2, Agustus 2016.

Sutedi, Adrian. (2014). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang & JasaPemerintah.

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Published by:

Univeritas Andi Djemma

P-ISSN: 2622-6537

E-ISSN: 2622-8513

Jurnal Andi Djemma, Jurnal Pendidikan