PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo)

Ayub Kasim, Sunarding Sunarding, Umar Laila, Salam Amrullah

Abstract


Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilaku Pimpinan, ketersediaan Informasi dan Komunikasi dan Faktor Eksternal yaitu : Faktor Politik dan Faktor Budaya.

Kata Kunci : Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi


Keywords


Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi

Full Text:

PDF

References


Abdul Wahab, Solichin.1990. Analisa Kebijaksanaan. Bina Aksara. Jakarta.

Ali Faried. 1996. Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia : Raja Grafindo. Jakarta.

Amiruddin, dan Asikin Zainal. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum : Rajawali Pers. Jakarta.

Asshidiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia : Konstitusi Press. Jakarta.

Ali, Achmad. 2012. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan : Kencana. Jakarta.

Amandemen Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2015 : Sinar Grafika. Jakarta.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2011. Undang-Undang Otonomi Daerah, Edisi 2011 : Fokus Media. Bandung.

Hadjon, M. Philipus. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia : Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Handayaningrat, Soewarno. 1991. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional : Masagung. Jakarta.

H.R, Ridwan. 2011. Hukum Administrasi Negara : Raja Grafindo Persada. Jakarta.

H.S, Salim, dan Nurbani Septiana Erlies. 2015. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Josep Riwu Kaho, 2001. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Salbani, Ahmad Beni. 2008. Metode Penelitian Hukum : Pustaka Setia. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 2011. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum: Rajawali Pers. Jakarta.

Sunarno, Siswanto. 2016. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia : Sinar Grafika. Jakarta.

Suyana, Antonius. 2000. Reformasi Dalam Penegakan Hukum : Djambatan. Jakarta.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negaran Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Birokrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Palopo.

Peraturan Walikota Palopo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.




DOI: http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.1147

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Journal I La Galigo : Public Administration Journal

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

TERINDEKS BY:

 

 Crossref logo     


Published by:

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andi Djemma

Address: Jalan Sultan Hasanuddin No 15 Kota Palopo, South Sulawesi

P-ISSN: 2654-4776

E-ISSN: 2684-9933

Emaililagaligo.unanda@gmail.com/ 085242698313