PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI PUSLAT SDM PBJ LKPP

Abstract

Penyelenggaraan pelatihan publik menuntut penerapan prinsip-prinsip good governance agar layanan yang diberikan berjalan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa (Puslat SDM PBJ) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berperan sebagai penyelenggara pelatihan publik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelatihan publik oleh Puslat SDM PBJ LKPP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, website LKPP, dan laporan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puslat SDM PBJ LKPP telah menerapkan prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi pelatihan, prinsip akuntabilitas melalui sistem manajemen mutu dan pelaporan kinerja, serta prinsip efektivitas dan efisiensi melalui pemanfaatan pembelajaran daring dan blended learning. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadikan penyelenggaraan pelatihan publik lebih terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, Puslat SDM PBJ LKPP mencerminkan praktik good governance dalam penyelenggaraan layanan pelatihan publik.