REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DI TINJAU DARI UU PEMILU NO 7 TAHUN 2017 DAN UU PARTAI POLITIK NO 2 TAHUN 2011 DI KOTA PALOPO.

Wahyudi Yunus

Abstract


Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Di Tinjau Dari UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 Di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif ditinjau berdasarkan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 , dan untuk mengetahui pelaksanaan perekrutan calon anggota legislatif di Kota Palopo. Jenis dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini termasuk penelitian empiris karena dimaksudkan untuk mengetahui perekrutan calon anggota legislatif. Dalam melakukan analisa data, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu setelah data-data tersebut terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Penelitian ini mengunakan metode berfikir induktif dari permasalahan yang bersifat khusus menjadi pernyataan yang bersifat umum. Berdasarkan dengan hasil penelitian, pengaturan mengenai sistem rekrutmen calon anggota legislatif oleh partai politik menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan ada 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anggota DPRD, selain itu juga diatur mengenai sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yakni mulai dari pendaftaran calon oleh partai politik hingga pendaftaran calon Calon Anggota DPRD oleh partai politik ke KPU Peneliti menilai bahwa, sistem rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh partai politik yang termuat dalam Undang-Undang UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU Parpol No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik masih kurang jelas, tidak memenuhi unsur untuk di pedomani, dan masih sangat prematur padahal seharusnya suatu aturan mengenai mekanisme rekrutmen seorang pemimpin daerah dapat diatur secara jelas, tegas, dan mengikat. Sehingga Dalam pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di Kota Palopo partai-parai politik tersebut mengacu kepada AD/ART partai politik dan beberapa aturan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan. Pola rekrutmen politik yang dilakukan adalah dengan mekanisme secara tertutup-tebuka oleh partai Golkar, secara terbuka oleh partai Nasdem, dan secara tertutup oleh partai Kebangkitan Bangsa yang mengutamakan dari kader yang memiliki loyalitas terhadap partai.

Keywords


Rekrutmen, Calon Anggota Legislatif.

Full Text:

PDF

References


A.A. Sahid Gatara,2009, Ilmu Politik Memahami Dan Menerapkan,(Bandung: PustakaSetia).

A.Hamid S. Attamini, 1992, Teori Perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.

Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. 2013. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Depok:Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

Abdul Bari Azed dan Makmur Amir. 2005. Pemilu & Partai Politik Di Indonesia. Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Abdul Mukthie Fadjar. 2006. Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqiie, Jimly, 2010.Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, SinarGrafika., 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer

Diane Revitch, 2005. Demokrasi Klasik & Modern, (Jakarta:yayasan Obor Indonesia,2005)

Fahmi, Khairul. 2011. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Gaffar.2008. Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.

Hamdi Muluk, 2016. Mozaik Psikologi Politik Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press)

Hestu Cipto Handayono, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi (Jakarta: Universitas Atma Jaya)

Herry Priyono, Dkk, 2012 Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah,(Jakarta:Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara)

Ichlasul. 2012. Teori-Teori Mutakhir Partai Politik.Fajar Media Press, Yogyakarta.

Mediatama. 2008. Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik. Transmedia Pustaka.Jakarta.

Marijan, K. 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru.Jakarta: Kencana Prenada Grup

Miriam Budiarjo. 2013. Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)

Muliansyah A. Ways, 2015, Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik & Welfare State, Buku Litera, Yogyakarta.

Sardini dan Hidayat. 2011. Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press, Yogyakarta.

Khoirudin. 2004. Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi ”Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi diIndonesia”.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Moh. Kusnardi, 1987, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Sinar Bakti)

Pamungkas, Sigit, 2011, Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia, institute for Democracy ad welfarism,Yogyakarta.

Prihatmoko. 2003. Pemilu 2004 Dan Konsolidasi Demokrasi. PT. Intermasa, Jakarta.

Romli. 2005. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Thafa Media,Yogyakarta

Rusli M. Karim. 2011. Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta.

Riwanto.2016. Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia. Thafa Media:Yogyakarta.

Sanit. 2010.Politik Ketatanegaraan, LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,Yogyakarta.

Surbakti.2010. Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas (Pemilu Legislatif).Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Usep Ranawijaya. 1983, Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Sumber Jurnal

Solihah dan Witianti.2014.Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya”, Cosmogov¸ Vol.2 No.2,2016.hlm. 294.

Sidqi.2008. Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlementari)”. Jurnal Hukum No.1 Vol 15 Januari 2008: 32-59.

Mulyadi, Dedi. 2012. Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Volume 7 No. 1- Maret 2019 Indonesia dalam Perspektif Indonesia, GramataPublishing, Jakarta.

O. S. L. W. A. Hasyim Asy’ari, Lita Tyesta A.L.W, "Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 4, pp. 1-13, Sep.

[Online]

Sumber Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang - Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.