Dinamika Status Pemerintahan Pada Tingkat Pemerintahan Di Bawah Kabupaten
DOI:
https://doi.org/10.35914/ilagaligo.723Keywords:
desa, kelurahan, sistem pemerintahan, perubahan status, transformasi desa, resistensi desaAbstract
Desa dan kelurahan secara hierarkis adalah setara tetapi dalam sistem pemerintahannya sangat berbeda. Desa secara otonom memiliki kewenangan tersediri dalam mengatur urusan pemerintahnnya sendiri. Sedangkan kelurahan menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati/ Walikota, dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan. Desa dengan kewenagan tersebut dapat bertransformasi ataupun juga bersistensi terhadap perubahan statusnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Padasuka bertansformasi menjadi kelurahan dan Pagelaran beresistensi dengan status desa. Selain itu juga untuk mengkaji implikasi transformasi desa dan resistensi desa terhadap sistem sosial masyarakat.
References
Allail A.R., Subardjo. (2013). Analisis Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates menurut Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 di Kabupaten Kulonprogo. Jurnal Citizenship. 2(1):81-94.
Haryanto. (2012). Dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik di Kelurahan Paringin Kota, Kabupaten Balangan. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. 1(2):137-147.
Irwan, I., & Haryono, D. (2015). Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Teoritis dan Aplikatif). Bandung: Alfabeta.
Kurniasih, D. (2011). Perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Bandung. Governance. 1(2):22-49.
Kurniawan, B. (2012). Kekerabatan dalam Proses Politik Desa: Studi Kasus Kepala Parit dalam Komunitas Parit di Desa Sungai Besar, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. [skripsi]. Depok: Universitas Indonesia.
Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
Raharjo. (2004). Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
Sanjaya, M. (2011). Implikasi atas Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Birokrasi Publik di Kabupaten Sragen [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Sebelas Maret.
Suryana, A. (2004). Transformasi Sosial Pribumi Depok Tahun 1930-1960. Masyarakat dan Budaya. 6(2):29-48.
Suwarno. (2014). Implementasi Persyaratan Perubahan dari Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006) [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Suwaryo, U. (2011). Mengembalikan otonomi untuk desa. governance, 2(1), 1-12.
Yuningsih, N. Y., & Saefulrahman, I. (2020). Pemutakhiran Data Profil Dan Potensi Desa Berbasis Data Dasar Keluarga. Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1).
