IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara pada Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi serta dilakukan uji keabsahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan barang milik negara di Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum belum berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah komunikasi dari pembuat kebijakan, sumber daya manusia pelaksana kebijakan, faktor disposisi berupa fokus pimpinan, kebijakan organisasi dan budaya kerja serta faktor struktur organisasi berupa penerapan standar prosedur operasional, koordinasi dan kerjasama antar unit. Faktor-faktor yang menjadi hambatan implementasi kebijakan adalah faktor sumber daya yang disebabkan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebijakan, kompetensi dan pengalaman petugas pengelola barang milik negara belum memadai dan beban kerja yang besar, faktor disposisi disebabkan kurangnya kesadaran pemakai barang milik negara dan faktor struktur organisasi berupa belum memadainya pembinaan atasan, koordinasi antar unit belum berjalan dengan baik dan struktur kepegawaian yang bersifat campuran antara PNS dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Non PNS. Peneliti memberikan saran agar Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum meninjau kembali standar operasional prosedur pengelolaan barang milik negara dan menerapkannya secara konsisten, meningkatkan pemahaman pegawai terkait kebijakan pengelolaan barang milik negara, meningkatkan fungsi pembinaan dari atasan langsung serta mempercepat penerapan jabatan fungsional Penata Laksana Barang.