ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA

Sunarding Sunarding; Ayub Kasim; Elizabeth Rosminingsih Zakariah

doi:10.35914/ilagaligo.1586

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA

Sunarding Sunarding, Ayub Kasim, Elizabeth Rosminingsih Zakariah

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia merupakan kegiatan yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai penyimpangan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara real-time yang disebut Probity Audit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai Audit Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Bagaimana pelaksanaan probity audit mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, serta tantangan yang di hadapi terkait audit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Hasil temuan dalam penelitian ini Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, akan tetapi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara belum melaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah

Keywords

Pengadaan Barang/Jasa, Probity Audit, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Full Text:

PDF

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djojosoekarto, A. 2008. Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik, Partership Kemitraan dan LPSE Nasional, Jakarta.

Ulum, Ihyaul MD, 2019. Audit Sektor Publik, PT.Bumi Aksara. Jakarta

Rahmat.Pupu Saeful.2009. Penelitian Kualitatif. Equilibrium. Jakarta

Kristanto, V,H.2018. Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI). CV. Budi Utama. Yogyakarta

Abdulrahman Fatoni,2011. Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi. Rineka Cipta. Jakarta

Rosady Ruslan,2003. Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM. Yogyakarta

Sugiyono,2009. Tehnik Analisis Data, Alfabeta. Bandung.

Sugiyono,2014. Tehnik Analisis Data, Alfabeta. Bandung.

Sugiyono,2016. Tehnik Analisis Data, Alfabeta. Bandung.

Yahya, Marzuqi dan Endah Fitri Susanti,2012. Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai dengan Perpres,Laskar Aksara. Jakarta

Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2012.

Permendagri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2019 Pada Lampiran Penetapan Kegiatan Pengawasan Apip.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laporan Tahunan 2016. Jakarta.

Peraturan BPKP Nomor. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pedoman III

Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pedoman II

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2018. Selayang Pandang Tentang Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat

Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Struktural Inspektorat

Jurnal

Mardiasmo,2004. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik; Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah.

Taufik. T,2011. Pengaruh Peran Inspektorat Daerah terhadap Pencegahan Kecurangan. Jurnal Pekbis.

Monika Suhayati, 2021. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Jurnal media hukum.

Hadi,Ihsan.,Lilik Handajani dan Alamsyah.2017. Determinan Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntasi Dan Investasi.

Santoso, Urip dan Pambelum,2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Jurnal Administarasi.

Juliani, Dian.2014. Pengaruh Faktor-Faktor Kontekstual terhadap Persepsian Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.

Muh.Syahru Ramadhan,Johan Arifin.,2019. Efektivitas Probity Audit dalam Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa(studi kasus pada Inspektorat Dki Jakarta).Jurnal Hukum.

Fuddloilulhaq, Muhammad dan Fadli usman. 2017. Evaluasi Kesesuaian Pelaksanaan Probity Audit pada BPKP Pusat dengan Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Info Artha.

Diani, Citra Rury dan I Made Narsa. 2017. Level Penalaran Moral dan Konflik Peran: Studi eksperimen bagi model perilaku whistleblowing aparat pengawasan internal pemetah. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara.

AE, Hari Primahadi dan Nur Aini Utami. 2017. Analisis Penerapan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jurnal Auditor

Alfian.2015. Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa. Jurnal Pengadaan.

Widyaiswara Muda, 2021. Probity audit. Jurnal Pusdiklat BPKP. Ciamis

Novitaningrum. 2014. Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

Lily.2014. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh). Jurnal Akuntansi.

Internet

Http://medianasional.com/Hartonosusanto/diskusivirtualkpk/kasuspengadaan barang dan jasa/2021 di akses pada 14 maret 2022

Http://baktionline.com/kasus-PDAM-lutra/2021 di akses 14 maret 2022

https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/pengadaan-barang-dan-jasa.

Http://www.dosenpendidikan.co.id/tehnik-pengumpulan-data/

Https://jdih.luwuutarakab.go.id

DOI: http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.1586