TRANSPARANSI INFORMASI DINAS PARIWISATA DALAM MENDUKUNG DESTINASI WISATA PUNCAK INDAH KAYANGAN KOLAKA

Authors

  • NIMRAH RAHMAYANTI YUSUF universitas sembilanbelas november kolaka

DOI:

https://doi.org/10.35914/ilagaligo.2454

Abstract

Transparansi dalam suatu organisasi mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Akses publik terhadap informasi sering dianggap setara dengan transparansi, dan dianggap sebagai obat mujarab untuk segala jenis korupsi dan maladministrasi. Dengan adanya transparansi, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pengembangan wisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua stakeholder. Fokus penelitian ini yaitu pada transparansi pemerintah daerah dalam pemberian informasi destinasi Wisata Puncak Indah Kayangan Kabupaten Kolaka. Penelitian ini penting dilakukan karena Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai destinasi wisata yang ada ditempat mereka karena dengan adanya Transparansi informasi akan membangun kepercayaan masyarakat , meningkatkan partisipasi mereka dalam pengembangan destinasi wisata. Dengan transparansi informasi, berarti mendorong inovasi dan Pembangunan daerah. Tipe jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi informasi dalam mendukung destinasi wisata Puncak Indah Kayangan Kolaka. Transparansi Informasi mengenai government information disclosure, Operation local government website, dan directory for government information disclosure harus tersedia secara terbuka untuk publik, penting untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan, kejelasan informasi portal resmi, pengembangan platform informasi, serta mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif mengenai transparansi informasi sehingga potensi destinasi wisata di Kolaka, termasuk wisata puncak Kayangan, dapat mengalami perkembangan yang lebih baik di masa depan.

References

Behn, R.D. (2014) ‘The Performance State potential: A leadership strategy for producing results’. Massachussets: Brookings Institution Press, pp. 199–226.

Hawes, J.O. (2009) Transparency and city government communications. Brigham Young University.

Hood, C. (2007) ‘What happens when transparency meets blame-avoidance?’, Public Management Review, 9(2), pp. 191–210.

Lv, Yanbin. and Tian, H. (2022) Evaluation on Government Transparency Index in China (2009–2016). Singapore: Social Sciences Academoc Press Springer.

Moyhihan, D.P. (2008) The dynamics of performance management: Constructing information and reform. Washington, D.C: Georgetown University Press.

Noveck, B.S. (2017) ‘Rights-based and tech-driven: Open data, freedom of information, and the future of government transparency’, Yale Hum. Rts. & Dev. LJ, 19, p. 1.

Peng, M. and Zhong, X. (2021) ‘When Environmental Activism Meets Local Governance: The Role of Government Transparency and Responsiveness in China’, Society and Natural Resources, 48(1), pp. 217–256. Available at: https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1846233.

Porumbescu, G.A. (2015) ‘Using transparency to enhance responsiveness and trust in local government: can it work?’, State and Local Government Review, 47(3), pp. 205–213.

Wang, X. (2016) ‘Requests for environmental information disclosure in China: An understanding from legal mobilization and citizen activism’, Journal of Contemporary China, 25(98), pp. 233–247.

Sugiyono.2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta

Downloads

Published

2023-11-26