ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG LAYAK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DI KOTA PALOPO
DOI:
https://doi.org/10.35914/ilagaligo.392Keywords:
, Pemerintahan, Hukum, Good GovernanceAbstract
Timbulnya fenomena hukum dan masyarakat serta lambannya upaya pemerintah dalam mengakomodasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam konteks kenegaraan dan lebih terkhusus pada tata kelola pemerintahan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian (research) dengan judul Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih yang di fokuskan pada wilayah Kota Palopo. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan tata kelola pemerintahan di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perumusan kebijakan dan pembangunan di Kota Palopo, diakibatkan oleh belum adanya sikap baik dan terbuka dari beberapa SKPD untuk memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat.
References
REFERENSI
Dwiyanto Agus, 2011, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. PT. GramediaPustaka.
Ridwan Juniarso dan Sodik Sudrajat Achmad, 2010, HukumAdministrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung,
Nuansa Sarundajang S.H, 2011, Babak BaruSistemPemerintahan.
HR. Ridwan 2010, HukumAdministrasi Negara
RanuhandokoI.P.M.B.A, 2006, TerminologiHukum
AmienMappadjantji A, 2005, KemandirianLokal. PT. GramediaPustaka
AliAchmad, 2002, MenguakTabirHukum. PT. TokoGunung Agung, Tbk
AsshiddiqieJimly, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi Press
PasamaiSyamsuddin, 2009, Sosiologi dan SosiologiHukum, PT. UmitohaUkhuwahGrafika
Cruz de Peter, 2010, PerbandinganSistemHukum, Penerbit Nusa Media
Hart. H.L.A, 2011, Konsep Hukum, Penerbit Nusa Media
Friedman M. Lawrence, 2011, Sistem Hukum Perspektif IlmuSosial, Penerbit Nusa Media
Montesquieu, 1977, The Spirit of Laws Dasar-Dasar IlmuHukum dan IlmuPolitik, Penerbit Nusa Media
Tanjung Nur B dan radial, 2008, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (proposal, Skripsi, dan Tesis), Kencana Prenanda Media Group
Amos Abraham H.F., 2007, Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari ORLA, ORBA sampai Reformasi), PT. RajaGrafindo Persada
Labolo Muhadam, 2011, Memahami Ilmu Pemerintahan (suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya), PT. RajaGrafindo Persada
Kaloh. J. Dr., 2009, Kepemimpinan Kepala Daerah, Sinar Grafika
Subarsono, AG. 2011, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi), Pustaka Pelajar
Ali Faried, 2011, Teori dan Konsep Administrasi, PT. Raja Grafindo Persada
Dwiyanto, A., dkk. 2003, Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
KPK RI, 2008, Optimalisasi Pelayanan Publik, Laporan Tahunan KPK 2008, Jakarta, KPK
Suradinata, Ermaya, 2002, Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan, Video data, Jakarta
Handayaningrat, Soewarno, 1986, Pengantar Studi Ilmu Admnistrasi dan managemen, Jakarta, Gunung Agung
Ida, Laode, 2000, Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal dan Clean Goerment, Jakarta, Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK)
Kaho, Josef Riwu, Drs. MPA, 1997, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya, Jakarta, Grafindo Persada
Hidayat, Syarif, Dr.,2000, Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan, Jakarta, Pusaka Quantum
Wahjono, Padmo, 1991, Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan, Jakarta, Yayasan Djoko Soetono, S.H.,
Jymly, Asshidiqqie, 2003, Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Ke Empat, Jakarta, Yarsif Watampone
Hadjon, Philipus M. 1995, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Yogyakarta, UGM Press
Undang-Undang Dasar NegaraiRepublik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana korupsi
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-undangNomor 15 tahun 2006 tentang BPK
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undangNomor 11 Tahun 2002 tentangPembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kantor Daerah Kota Palopo
Peraturan Daerah Kota PalopoNomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 – 2013
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan public
Peraturan Walikota Palopo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mekanisme/Prosedur. Biaya, Persyaratan dan Waktu Proses Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo
Peraturan Walikota Palopo Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo.
