Journal I La Galigo : Public Administration Journal
Journal I La Galigo : Public Administration Journal dengan ISSN: 2654-4776 (print), ISSN: 2684-9933 (online) adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andi Djemma, Palopo. menerbitkan dan menyebarluaskan artikel dari hasil penelitian pemikiran dari berbagai kalangan utamanya akademisi, peneliti, dan mahasiswa maupun praktisi dalam lingkup administrasi publik khususnya tema-tema riset tentang: Kebijakan Publik; Manajemen Publik; Keuangan Negara; Administrasi Pembangunan; Otonomi Daerah; Hubungan Eksekutif-Legislatif; Etika Administrasi Publik; Administrasi Publik; Pelayanan Publik; Manajemen Sumber Daya Manusia di Sektor Publik; Tata Kelola yang Baik dan Tata Kelola Daerah; Kepemimpinan Sektor Publik Journal I La Galigo : Public Administration Journal hadir dengan tujuan memberikan kontribusi positifmelalui publikasi artikel ilmiah sebagai media menyebarluaskan mempublikasikan hasil penelitian pemikiran menjadi informasi dan sumber referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan bidang administrasi publik.
ANALISIS HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO (Studi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo)
Penelitian ini adalah Analisis Hukum Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana upaya pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo dan apa saja faktor penghambat optimalisasi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan merujuk pada undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo belum maksimal, dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembayaran pajak, keterbatan sumber daya untuk mengawasi seluruh restoran, dan faktor penghambatnya yaitu banyak restoran yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah, keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal jumlah petugas pajak yang tersedia maupun pelatihan yang cukup, serta lemahnya penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.
Copyright (c) 2025 Journal I La Galigo : Public Administration Journal http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGEMBANGAN EKOWISATA DAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN DI KAWASAN HUTAN KHDTK CARITA
Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus KHDTK) Carita dengan rencana pemanfaatan KHDTK sebagai suatu obyek ekowisata, strategi pengembangan ekowisata di kawasan tersebut agar memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah KHDTK Carita merupakan sebuah kawasan hutan yang difungsikan sebagai wadah bagi kegiatan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kehutanan. Dalam perkembangannya, kawasan ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai lokasi wisata. Pengembangan ekowisata di KHDTK Carita diharapkan tidak bertentangan dengan fungsi utama dari KHDTK dan Badan Litbang Kehutanan, sebagai pengelola kawasan merespon pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan. Tujuan penelitian di KHDTK Carita menganalisis pengembangan dan mengetahui keterlibatan stakeholder dalam pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan Penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan analisis deskriptif model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi KHDTK Carita cukup menarik dengan potensi yang khas dan unik serta merupakan sumber kehidupan dengan permasalahan kurangnya sarana prasarana, penataan kawasan belum optimal dan belum adanya pemandu wisata. Strategi pengembangan wisata alam dan pendidikan lingkungan di Hutan Penelitian Carita adalah dengan menata kawasan, memberdayakan masyarakat, mengadakan acara camping, menjalin kerjasama dengan stakeholder, membuat kerjasama, mempertahankan potensi kawasan, dan memberikan pelatihan, kursus, atau magang dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Stakeholders di KHDTK yaitu penduduk lokal, pemerintah, kelompok masyarakat, sektor swasta, wisatawan, dan pihak lain yang berperan (a) dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan pengembangan ekowisata (b) sebagai mitra dalam pelaksanaan program pengembangan ekowisata; dan (c) berperan sebagai perencana dan pengendali pembangunan. Optimalisasi pelayanan publik di KHDTK Carita akan optimal bila dibangun sarana prasarana, adanya pembatasan zona vital, dan penelitian lanjutan serta adanya kerjasama dengan pihak swasta.
Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Gunung Bromo Sebagai Peningkatan PAD)
Abstrak Penelitian ini mengkaji Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo dalam mengembangkan objek wisata Gunung Bromo sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi, implementasi program, dan efektivitas kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dalam mengelola potensi wisata Gunung Bromo sebagai destinasi unggulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo telah melakukan berbagai upaya pengembangan destinasi wisata Gunung Bromo melalui peningkatan infrastruktur, promosi wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi terhadap PAD, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, dan permasalahan pengelolaan lingkungan.Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi pemasaran digital, diversifikasi atraksi wisata, pengembangan paket wisata terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, dan implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan. Pengembangan Gunung Bromo sebagai destinasi wisata unggulan berpotensi signifikan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Probolinggo, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT INSANA TENGAH
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kinerja pegawai dalam aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari pegawai kantor camat dan masyarakat. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja pegawai telah memenuhi target pelayanan, namun masih ditemukan kekurangan dalam ketelitian dan akurasi dokumen. Ketepatan waktu menjadi kendala utama karena sebagian pegawai datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja berakhir. Inisiatif pegawai masih rendah, dengan kecenderungan menunggu arahan pimpinan. Kemampuan pegawai cukup baik dari sisi latar belakang pendidikan, tetapi belum sepenuhnya diimbangi dengan keterampilan kerja dan koordinasi yang optimal. Komunikasi antarpegawai dan dengan masyarakat belum berjalan efektif, disebabkan oleh minimnya pelatihan dan keterbatasan fasilitas. Secara keseluruhan, kinerja pegawai di Kantor Camat Insana Tengah tergolong cukup baik namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kedisiplinan, peningkatan kapasitas, pembinaan sikap kerja proaktif, serta perbaikan sistem komunikasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal.
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERUMAHAN REAL ESTATE KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ruang terbuka hijau perumahan real estate di Kecamatan Mariso Kota Makassar serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perumahan real estate di Keacamatan Mariso Kota Makassar. ipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian analisis deskriptif. Dalam konteks penenlitian ini yaitu suatu tipe penelitian yang memberi gambaran, gejala-gejala,fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai bagaimana pelaksanaan penataan tata ruang kota khususnya Ruang terbuka Hijau di kota Makassar. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi ruang terbuka pada perumahan real estate di kecamatan mariso cukup memenuhi syarat, namun umumnya hanya bersifat pasif. RTH yang disediakan perumahan Lebih berfungsi estetis. Adapun peran pemerintah dalam pengelolaan khususnya pada proses perencanaan dan pemanfaatan RTH masuk dalam kategori baik sedang pada proses pengawasan dan evaluasi masuk dalam kategori tidak baik.
ANALISIS PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI (STUDI KASUS TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DI DESA FAFINESU A, KECAMATAN INSANA FAFINESU, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pembangunan jalan usaha tani dalam mendukung aksesibilitas dan produktivitas pertanian masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Warga Desa Fafinesu A. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan usaha tani telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses transportasi hasil pertanian. Dari aspek sasaran program, pembangunan jalan usaha tani telah menyasar kebutuhan petani dalam meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian. Sosialisasi program dilakukan melalui musyawarah desa, namun masih ada masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Keberhasilan tujuan program terlihat dari meningkatnya aksesibilitas petani terhadap lahan pertanian serta kemudahan dalam pemasaran hasil pertanian, meskipun masih terdapat kendala dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Pemantauan program dilakukan secara berkala oleh pemerintah desa dan kelompok tani, namun masih memerlukan sistem pengawasan yang lebih terstruktur untuk memastikan jalan tetap dalam kondisi baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan usaha tani di Desa Fafinesu A telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan aksesibilitas pertanian. Namun, untuk menjaga keberlanjutannya, diperlukan perbaikan dalam sistem pemeliharaan serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.
TINJAUAN YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA KENDEKAN KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU (Studi Penelitian Di Desa Kendekan Kabupaten Luwu)
Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana merupakan proses peningkatan kemampuan penduduk desa untuk memahami dan menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di desa dan masyarakat juga dianjurkan untuk berpartisipasi dalam setiap program-program pembangunan itu sendiri supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan tergantung bagaimana cara dan upaya pemerintah yang ada di desa itu sendiri. Dalam masyarakat yang demokratis serta arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Maka dengan sendirinya masyarakat akan terdorong untuk ikut serta dalam pembangunan itu sendiri. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.
Copyright (c) 2024 Journal I La Galigo : Public Administration Journal
PENGARUH IMPLEMENTASI POLMAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KAMTIBMAS DI KOTA PALOPO
Penelitian ini berjudul: “Pengaruh implementasi Polmas Terhadap Kualitas Pelayanan Kamtibmas di Kota Palopo”. Rumusan Masalah Bagaimana implementasi Polmas terhadap kualitas pelayanan Kamtibmas di Kota Palopo. Tujuan Penelitian ini Untuk mendeskripsikan konsep dan teori implementasi Polmas dan mendeskripsikan konsep dan teori kualitas pelayanan Kamtibmas di Kota Palopo, dan Untuk menganalisis dan mengukur besarnya pengaruh implementasi Polmas terhadap kualitas pelayanan Kamtibmas di Kota Palopo.Metode Penelitian yang digunakan adalah Analisa regresi Berganda dengan bantuan program SPSS20,0. Variabel penelitian Variabel Bebas (X) Implementasi Program Polmas adalah: Dimensi Konsultasi (X1) Dimensi Adaptasi (X2)/ Dimensi Mobilisasi (X3) Dimensi Pemecahan Masalah (X4) Variabel Terikat (Y) Kualitas pelayanan kamtibmas. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Implemtasi Perpolisian masyarakat dengan dapat dilihat melalui Dimensi:1.Konsultasi,2.Adaptasi, 3.Mobilisasi Dan 4 dimensi pemecahan masalah. Keempat dimensi tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan kamtibmas di kota Palopo. Dari keempat dimensi tersebut yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayan kamtibmas di kota Palopo adalah Dimensi Mobilisasi, kemudian menyusul dimensi Pemecahan masalah, kemudian Dimensi Konsultasi dan terakhir adalah dimensi Adaptasi.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI DALAM KASUS PIDANA ANAK (Studi Penelitian Polres Kota Palopo)
Keberhasilan konsep keadilan restoratif memerlukan upaya aparat penegak hukum untuk menciptakan alternatif bagi korban dan pelaku dalam menyeIesaikan sengketa hukum. Adanya sistem hukum yang adil diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penggugat maupun penegak hukum. Konsep keadilan restoratif menekankan hak asasi manusia dan memperhitungkan dampak negatif hukuman terhadap keadilan hukum dan kesetaraan. Definisi masalah yang spesifik akan dikembangkan berdasarkan masalah yang diidentifikasi dalam peneIitian ini Bagaimana Penerapan Restorative Justice sebagai soIusi dalam kasus pidana anak dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum daIam penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Palopo. Yaitu; faktor Hukunnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor sarana dan prasarana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penerapan Diversi pada sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh anak dengan melakukan pendekatan kepada pelaku dan korban serta pihakpihak yang terkait. Selain itu juga terdapat beberapa hambatan bagi penegak hukum dalam proses penerapan Restoratiif Justice .
PENGGUNAAN AI ( ARTIFICIAL INTELLIGENCE ) PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN MUTU DAN KUALITAS DUNIA AKADEMIK
Perkembangan kecerdasan buatan Artificial Intelligence menawarkan peluang besar untuk meningkatkan mutu dan kualitas dunia akademik. Artificial Intelligence dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pembelajaran, personalisasi pendidikan, dan pengelolaan data akademik. Namun, penerapannya juga dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan teknologi, etika, dan resistensi terhadap perubahan. Artikel ini bertujuan untuk mengulas berbagai peluang yang ditawarkan Artificial Intelligence dalam dunia akademik, serta tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif dan bertanggung jawab.
DEMOKRASI DELIBERASI DALAM MUSYAWARAH DESA (STUDI PENELITIAN DI DESA LASAEN KECAMATAN MALAKA BARAT KABUPATEN MALAKA TAHUN 2022)
Masalah dalam penelitian ini adalah masalah musyawarah desa yang ada di desa lasaen. Penelitian ini bertujuan untuk untukmengetahui musyawarah desa di Desa Lasaen. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatifdengan focus penelitian mendeskripsikan Demokrasi deliberasiDalam Musyawarah desa (Studi Penelitian Di Desa LasaenKecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Tahun 2022. Hasil penelitian yaitu Demokrasi Deliberasi Dalam Musyawarah desa (Studi Penelitian Di Desa Lasaen Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Tahun 2022). Dengan adanya pengaruh, keterwakilan dan musyawarah. Sehingga dengan adanya penelitian mengenai musyawarah desa bahwa musyawarah desadi desa Lasaen itu membahas mengenai perencanaanpembangunan desa. Kesimpulan dan saran yaitu Musyawarahdesa merupakan sebuah forum dalam pengambilan keputusan inidapat dipahami dalam demokrasi deliberasi di mana dalamdemokrasi ini musyawarah ini memiliki prinsip-prinsipdemokrasi dan Musyawarah desa dengan melibatkan berbagaipihak dari perwakilan desa perlu dipertahankan dalammusyawarah-musyawarah desa kedepannya, yang perludilandasi dengan adanya keleluasaan dalam penyampaianpendapat.
Peran Karang Taruna Dalam Perluasan Kesempatan Kerja Di Desa Mnelalete
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran karang taruna terhadap perluasan kesempatan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nilai Signifikansi variabel X (peran karang taruna) adalah 0.000 < 0.05 dengan nilai t hitung 3.275 > t tabel 1,683, sehingga berdasarkan kedua asumsi tersebut maka dapat dipastikan terdapat pengaruh antara variabel bebas peran karang taruna (X) terhadap variabel perluasan kesempatan kerja (Y) pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan uji analisis korelasi parsial product moment diketahui bahwa nilai pearson correlation ialah 0.640 dengan nilai sig. (2-tailed) 0.000. Perolehan skor tersebut mengandung arti bahwa variabel bebas pada penelitian ini (peran karang taruna) memiliki korelasi terhadap variabel terikat (perluasan kesempatan kerja) dibuktikan dengan nilai signifikansi < 0.05. Kemudian berdasarkan nilai pearson correlation 0.640 berada pada interval koefisien yang berkategori sedang. Sehingga berdasarkan dengan uraian tersebut maka dapat diambil keputusan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang mengartikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel peran karang taruna terhadap perluasan kesempatan kerja dengan tingkat korelasi sedang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM (Studi Penelitian di Polsek Batuputih Kab. Kolaka Utara)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum. Lokasi penelitian adalah di Kantor Polisi Sektor (Polsek) Batu Putih Kabupaten Kolaka Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif. Pendekatan penelitian adalah Deskriptif Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dan dalam memberikan pelayanan perlindungan pada korban berupa pelayanan perlingungan korban adalah dari pihak LPSK, BAPAS (Badan Permasyarakatan) yang akan memberikan perlindungan terhadap korban sampai masa persidangan. Ganti Rugi sebagai Upaya Polsek Batuputih menetapkan ketentuan pada pelaku dan harus bertanggungjawab atas yang di lakukan apabilah korban luka dan membutuhkan perawatan serta pengobatan. 2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yaitu keterbatasan personel Penyidik dalam memberikan layanan dan juga proses penyidikan terkadang membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan kasus perkara, kurangnya personil dalam memberikan layanan perlindungan pada korban membuat layanan dan penyidikan tidak bisa maksimal. Hasil penelitian yang dilakukan di temukan bahwa jumlah personil dalam penyidikan kasus perkara pidana hanya terdapat 2 orang personil. kurangnya alat bukti, tidak terdapat CCTV sehingga terkadang korban dan pelaku melakukan kebohongan atas tindakan atau yang korban alami, selain itu bukti visum juga kadang tidak akurat karena pelapor yang mengalami kejadian kekerasan sudah lama lalu melapor, dan juga alat bukti barang atau benda yang digunakan dalam melakukan kekerasan juga di hilangkan atau di sembunyikan oleh pelaku sehingga hal ini menghambat suatu penyidikan perkara.
Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Berbasis Digitalisasi untuk Mewujudkan Smart City Pada Pemerintah Kota Semarang
Artikel ditulis untuk memberikan deskripsi terhadap implementasi dari e-goverment yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang. Kota Semarang yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota yang memiliki julukan smart city karena pemerintahnya telah menerapkan momen digitalisasi yang terjadi saat ini dengan baik, sehingga tidak hanya pemerintah saja yang dapat berkembang dengan zaman, namun juga masyarakat daerahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka, yang digunakan untuk mencari berbagai informasi dari pustaka-pustaka yang sudah ada, seperti informasi terkait kegiatan e-governance Pemerintah Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-government Pemerintah Daerah Kota Semarang sehingga disebut sebagai smart city karena website pemerintah yang menyebarkan informasi terkini serta adanya kolom aspirasi masyarakat yang dapat segera memberikan informasi kepada pemerintah sehingga pelayanan publik dapat segera dilaksanakan. Indikator good governance terdiri dari 9 (sembilan) indikator, yakni Partisipasi (Participation), Penegakan hukum (Rule Of Law),Transparansi (Transparency), Responsif (Responsiveness), Konsensus (Consensus Orientation), Kesetaraan dan keadilan (Equity), Efektivitas dan efisien, Akuntabilitas, dan Visi Strategi (Strategic Vision). Pemerintah yang menerapkan indikator tersebut akan menghasilkan pemerintahan dengan wujud good governance. Kota Semarang berarti sudah menerapkan indikator-indikator good governance dalam kegiatan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan dengan good governance, seperti transparansi, responsif, serta efektivitas dan efisiensi.
EFEKTIVITAS PROGRAM TEKUN MELAYANI PLUS DI KELURAHAN APLASI KECAMATAN KOTA KEFAMENANU KABUPATENTIMOR TENGAH UTARA
Tujuandaripenelitianadalahuntukuntukmendeskripsikandanmenganalisisefektivitas program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi. Metode penelitian yangdigunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Aspek tujuan ataufungsi dari pelaksanaan program tekun melayani plus di Kelurahan Aplasi, berjalandenganbaiksesuai padatujuandiadakannyaprogram tekunmelayani plusyangdiberikan pada masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah yang layakhuni.SelainitufungsiyangdijalankanolehBupati TimorTengahUtaraselakupimpinan di pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mampu mengarahkan pihakyangterlibatuntukmenghasilkanpelaksanaanprogramyangoptimaldalampemenuhankebutuhanhidupmasyarakat.Aspekrencanaatauprogramtekunmelayani plus di Kelurahan Aplasi, sudah dilaksanakan dengan cukup baik kepadamasyarakat,danmasyarakatyangmendapatprogramini,merasasenangdanmensyukuri bantuan rumah yang didapatkan. Akan tetapi karena terbatasnya programtekunmelayaniplusdiKelurahanAplasihanyadiperuntukanbagi10kepalakeluarga, tentu keadilan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria juga merasa tidakdiperhatikan dan menimbulkan kecemburuan sosial dalam kehidupan bermasyarakatdi Kelurahan Aplasi.Aspekketentuan dan peraturan,yangdilakukan oleh pihakpemerintahKabupatenTimorTengahUtara,dalammemastikanprosesawalpekerjaan rumah dibangun sampai terselesaikannyaprogramyangditujukan bagimasyarakatpenerimaprogram berjalan sesuaidengan aturanyangmerujukpadaPeraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 98 Tahun 2021 tentang petunjuk teknispelaksanaan program pembangunan rumah (tekun melayani plus). Aspek tujuan ataukondisi ideal, saat pemberian program tekun melayani plus yang dilakukan oleh pihakpemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, sesuai dengan harapan dari masyarakatpenerima program. Namun, belum sesuai dengan harapan masyarakat yang sudahdidatanamunsampaisaatinibelummendapatkanprogrambantuanrumahdiKelurahanAplasi.
KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SINJAI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan pada dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, teknik Pengumpulan data observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sinjai dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perizinan dapat dikatakan belum cukup baik dalam hal kecermatan. Sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai dengan lengkapnya berbagai peralatan membuat kualitas pelayanan semakin meningkat dan juga kedisiplinan yang selalu diterapkan oleh pegadai perizinan tersebut, reability juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam berinteraksi dengan pemohon dan apabila ada kendala yang dirasakan maka pegawai tersebut harus mampu mengatasinya, daya tanggap ini dalam kualitas pelayanan mereka mampu merespon baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan permohonan perizinan, kemudian jaminan dari keyakinan masyarakat terhadap pegawai dalam memberikan pelayanan dikatakan belum cukup baik dalam hal waktu karena tidak dapat menjanjikan surat permohonan perizinan tersebut, dan yang terakhir empati disini ditunjukkan melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan diskriminatif (membeda-bedakan) dalam pemberian pelayanan dan juga sopan dan ramah.
MODEL KEPEMIMPINAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN KAPPUNA KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA
Penelitian tujuannya Untuk mengetahui Model kepemimpinan Lurah dalam pembangunan Imprasruktur di kelurahan Kappuna kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui Observasi, Interview, dan Studi Pustaka dan Teknik Analisa data yang di gunakan dengan mengunakan konsep analisa interaktif mulai dari Pengumpulan Data, Penyajian Data, Kondensasi data dan Penarikan Kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemimpinan Lurah dalam Pembangunan Infrastruktur berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarkat, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya tata kelola pembangunan yang baik di kelurahan.Ada beberapa aspek yang berpengauh dalam kepemimpinan Lurah yakni:Kecerdasan, Kematangan dan Keluasan Sosial, Motivasi dan Hubungan Manusiawi.
Analisis Peran DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif dalam mengawasi pembangunan Jalan Lingkar Barat kota Palopo.Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, teknik Pengumpulan data observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Dalam Pembangunan Jalan Lingkar Barat dilakukan dengan mendengar aspirasi masyarakat yang ada di sekitar lokasi pembangunan kemudian melakukan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kota Palopo untuk meminta klarifikasi dan hasilnya DPRD meminta untuk memberhentikan pembangunan Jalan Lingkar Barat karena tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Hal ini membuktikan bahwa DPRD berperan dalam melakukan pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Barat Kota Palopo berjalan dengan baik.
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
Perkembangan era modern dan globalisasi menimbulkan interaksi sosial yang beraneka ragam. Interaksi tersebut bisa menimbulkan free sex hingga pelaku memilih melakukan perkawinan siri untuk menutup aib. Kedudukan anak hasil siri dalam hukum pun tidaklah jelas bagi masyarakat apakah anak tersebut sah atau tidak, terutama dalam hal kewarisan. Terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dimana tiap hukum waris memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana hukum tersebut sangat memiliki perbedaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana kedudukan anak luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) yaitu dengan mengkaji ulang Undang-Undang terkait pewarisan anak hasil perkawinan siri dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan dua hukum kewarisan yang ada di Indonesia, yaitu Hukum Perdata dan Islam. Anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di mata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan.sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.
Copyright (c) 2023 Journal I La Galigo : Public Administration Journal
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI ( Studi Penelitian Pada Kantor Atr/Bpn Kabupaten Luwu )
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pada Kantor Pertanahan KabupateLuwu. Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi belum terlaksana dengan baik. (2) Fakor-faktor yang menghambat dalam Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada penetapan batas pada proses pendaftaran tanah antara lain adanya sengketa batas tanah, tanah tidak dipasangi patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas, hal ini menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan, para pihak baik pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah.
TRANSPARANSI INFORMASI DINAS PARIWISATA DALAM MENDUKUNG DESTINASI WISATA PUNCAK INDAH KAYANGAN KOLAKA
Transparansi dalam suatu organisasi mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Akses publik terhadap informasi sering dianggap setara dengan transparansi, dan dianggap sebagai obat mujarab untuk segala jenis korupsi dan maladministrasi. Dengan adanya transparansi, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pengembangan wisata yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua stakeholder. Fokus penelitian ini yaitu pada transparansi pemerintah daerah dalam pemberian informasi destinasi Wisata Puncak Indah Kayangan Kabupaten Kolaka. Penelitian ini penting dilakukan karena Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai destinasi wisata yang ada ditempat mereka karena dengan adanya Transparansi informasi akan membangun kepercayaan masyarakat , meningkatkan partisipasi mereka dalam pengembangan destinasi wisata. Dengan transparansi informasi, berarti mendorong inovasi dan Pembangunan daerah. Tipe jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi informasi dalam mendukung destinasi wisata Puncak Indah Kayangan Kolaka. Transparansi Informasi mengenai government information disclosure, Operation local government website, dan directory for government information disclosure harus tersedia secara terbuka untuk publik, penting untuk mendorong partisipasi pemangku kepentingan, kejelasan informasi portal resmi, pengembangan platform informasi, serta mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif mengenai transparansi informasi sehingga potensi destinasi wisata di Kolaka, termasuk wisata puncak Kayangan, dapat mengalami perkembangan yang lebih baik di masa depan.
PERAN DINAS PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI KOTA PALOPO (Studi pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palopo)
Penyelenggaraan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam menentukan masa depan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan peranan yang yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam peningkatan kualitas pendidikan yang meliputi bidang, mewujudkan peningkatan mutu sekolah, melakukan pembinaan pendidikan dan melaksanakan program peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini dilaksanakan pada lingkup pendidikan Sekolah Menengah Kota Palopo di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Palopo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sedangkan tipe yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menekankan tentang program pemerintah yang harus sejalan dengan perkembangan pendidikan agar tujuan Dinas Pendidikan Kota Palopo untuk meningkatkan mutu pendidikan bisa terealisasi“.“Program yang diterapkan oleh pemerintah harus sejelan dengan kebijakan strategis yang ditetapkan yakni 1) Peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan 2) Peningkatan motivasi belajar peserta didik kemudian dari kebijakan tersebut dijalankan dengan program sejalan seperti 1) Pemanfaatan media pembelajaran secara efektif 2) Penyususnan rencana pengembangan sekolah (RPS) oleh guru 3) Pemberian bimbingan belajar kepada peserta didik 4) Workshop dan pelatihan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MEMBUKA LAPANGAN KERJA, (Studi Kasus di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu)
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Salah satu strategi percepatan dan pemerataan Â pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita ketiga, ditekankan Â membangun Indonesia yang dimulai dari Pingggiran Desa untuk Â memperkuat daerah 3 T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan) dalam memperkuat bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur desa merupakan aktivitas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa, yang meliputi beberapa aspek yang menunjang percepatan proses kehidupan masyarakat harmonis yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Pembiayaan Alokasi Dana Desa, melaui pendekatan kearifan local, dalam mendukung percepatan seperti pembangunan jalan tani, embung desa, irigasi desa, sanitasi, jalan desa dll. Ketersediaan dan akses pemanfaatan terhadap sarana prasarana Infrastruktur perdesaan yang masih sangat terbatas dan ditambah masih rendahnya kualitas tingkat pelayanan yang dapat dinikmati seperti jalan, irigasi, listrik, air minum, telematika, fasilitas pendidikan, kesehatan, Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan pendapatan Â dan kesejahtaraan masyarakat.Pembangunan Infrastuktur khususnya jalan, jembatan, merupakan wadah transformasi Â layanan public untuk mengakselerasi dan memudahkan kelancaran arus barang dan jasa, membuka lapangan usaha dan lapangan kerja Â seta membuka kesempatan /peluang masyarakat yang berdomisili dilembah pegunungan nan jauh dari akses jalan .untuk mengangkut dan memasarkan hasil produksi pertanian, perkebunan, hanya menggunakan transportasi seadanya, seperti sepeda, dan Â motor (ojek) untuk angkutan pedesaan berupa pete pete /roda empat belum seluruhnya tersedia/ terjangkau, sarana jalan dapat dilalui karena kondisi berlubang dan berlumpur. Pembangunan Infrastruktur merupakan katalisator dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi
Percepatan Pembangunan Infrastruktur pedesaan
KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KELURAHAN TAMPUMIA RADDA KECAMATAN BELOPA KABUPATEN LUWU)
Kajian ini diarahkan untuk memahami dan menjelaskan fenomena kinerja Lembaga Pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dengan menggunakan pendekatan proses (internal process approach), terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam hal efisiensi pelayanan, kerja, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan.dilakukan di kantor Kelurahan Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dengan jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah ASN dan Honorer yang tercatat Pada Kantor Kelurahn Tampumia Radda Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan anggota masyarakat sebanyak 29 orang dan 20 orang anggota masyarakat Kelurahan dalam wilayah kelurahan Tampumia Radda kecamatan Belopa. Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, interview, atau wawancara. Analisa data yang dilakukan adalah analisa data dengan teknik Statistik yakni rata-rata, standar deviasi dan varians untuk memahami, mengatur, dan mengevaluasi data yang yang dikumpulkan untuk tujuan analisa penelitian lebih lanjut. hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja aparat pemerintah kelurahan tampumia radda dalam melaksanakan fungsi berada dalam taraf berkinerja sedang.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Luwu Utara periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara belum maksimal sesuai yang diharapkan dalam melaksanakan hak inisiatif dewan karena keterbatasan kemampuan SDM para anggota DPRD di Kabupaten Luwu Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Luwu Utara antara lain faktor sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, minimnya SDM, latar belakang keilmuan, kurang propesiolisme kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, rapuhnya komitmen politik dalam fraksi dan kurangnya komunikasi politik antara DPRD dan masyarakat.
Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH), DI KELURAHAN PAMMANU KECAMATAN BELOPA UTARA KABUPATEN LUWU
Abstrak Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Â PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memerlukan uluran tangan dan bantuan dari pemerintah maupun pihak yang peduli terhadap kondisi social yang menerpa warga, Untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, diperlukan kepedulian dan keberpihakan kebijakan Â pemerintah dalam meretas tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, maka salah satu Â strategi kebijakan yang mendukung peningkatan Â kesejahteraan Â masyarakat yang kurang beruntung tersebut, yakni kebijakan yang pro terhadap pnegentasan kemiskinan (pro poor).dan pro terhadap ketersediaan lapangan kerja (pro job). Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan menjadi aspek yang penting dalam agenda kebijakan yang pro job. Â Â Untuk mencapai hasil yang diharapkan dipandang perlu masyarakat yang termasuk kategori miskin diberikan ruang, kesempatan untuk diberdayakan dan Â berpartisipasi dalam berbagai sektor pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Pemberdayaan Masyarakat Â adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, sofskill, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan potensi Â sumber daya seoptimal mungkin yang ada melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan Â didukung oleh tenaga pendampingan yang terampil, yang mengetahui, memahami secara utuh Â esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Dengan diprogramkannya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan bantuan sementara seperti BLT, RASTRA, dll, dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan.maupun kebutuhan social lainnya. Dalam artian bahwa melalui program PKH dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik..
Meretas Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI DALAM PENGURUSAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) PALOPO
Kajian tentang kinerja pelayanan publik saat ini sangat penting dibuat sebagai dasar bagi Perumusan kebijakan tentang pengembangan kinerja birokrasi. Oleh karena itu, penilaian kinerja pelayanan publik hendaknya dilakukan secara komperehensif dengan menggunakan indikator yang melekat pada pemberi layanan publik dan juga dari indikator yang melekat pada pengguna jasa layanan publik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pelayanan Administrasi Dalam Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kepolisian Resor (Polres) Palopo. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori kinerja yang dikemukan oleh Agus Dwiyanto(2006). Dengan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan administrasi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Palopo yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancarra, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja pelayanan administrasi dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Palopo telah berjalan dengan efektif. Dimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan Polres Palopo serta Polres Palopo yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan.
PELAYANAN AIR BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGKALUKU DI KOTA PALOPO
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha milik pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih kepada seluruh lapisan masyarakat, membantu perkembangan dunia usaha dan menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Menurut Parasuman, dkk, 2012, kualitas Pelayanan Publik dipengaruhi beberapa indikator Tangibles, Realibility, Responsivenss, Assurance, Emphaty. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PDAM TM) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancarra, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang Pelayanan Air Bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku (PDAM TM) Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Kota Palopo. Hasil penelitian Â menunjukkan bahwa dari lima indikator yang digunakan dapat dikatakan pelayanan PDAM Tirta Mangkaluku berjalan dengan baik dan cukup efektif walaupun belum maksimal pada indikator tangible.
PENGAWASAN DAN SANKSI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN PESISIR
Pengawasan dan sanksi dalam perlindungan hukum semakin memainkan peranan urgen, vital dan strategis dalam upaya mempertahankan, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup beserta ekosistemnya dari berbagai potensi gangguan dan ancaman, kerusakan, polusi dan pencemaran, serta risiko bahaya dan bencana. Pengawasan dan sanksi hukum memainkan peranan yang sangat besar untuk mencegah, mengendalikan dan melindungi berbagai potensi sumber hidup dan penghidupan pada seluruh ekosistem lingkungan hidup termasuk pada wilayah pesisir khususnya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan dan sanksi hukum dalam perlindungan hukum lingkungan hidup (PHLH) terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir (SDPP), dan menganalisis kebijakan pengawasan dan sanksi hukum berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Tipe penelitian ini adalah normatif – empiris, dan desain adalah eksploratif. Teknik sampling dengan purposive sampling, dengan 140 responden dan sampel wilayah lima kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar. Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekni analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan sanksi tidak optimal menjamin upaya dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP. Masyarakat menilai bahwa peran kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir masih relatif kurang. Demikian pula halnya sanksi, yang dinilai masih sangat lemah dan kurang. Kebijakan pengawasan dan sanksi dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP secara umum mencakup pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPPLH, pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPerikanan, dan pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPWP – PPK. Kebijakan pengawasan dan sanksi tersebut masih memiliki substansi hukum yang lemah, overlapping dan ambigu. Selain itu, belum dilaksanakan secara maksimal dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP, yang berimplikasi luas terhadap timbulnya berbagai pelanggaran dan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan, serta meningkatnya berbagai perilaku dan tindakan – tindakan yang mengganggu, mengancam, mengeksploitasi, merusak bahkan menghancurkan ekosistem lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Â Â Kata Kunci : Pengawasan, sanksi, perlindungan hukum, lingkungan hidup, sumber daya perikanan
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBANGUN DESA (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)
Penelitian Ini memfokuskan pada “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Desa (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)â€. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas mengawasi tugas dari pada Pemerintah Desa, begitupun sebaliknya. Dari Penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan Â bahwa Faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah. Kepala Desa, dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.