Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. PUBLISHED BY: Jl. Sultan Hasanuddin No.13, Palopo, Sulawesi Selatan jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com | muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id p-ISSN :2828-383X Indexed By :
KEADILAN LINGKUNGAN DAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR: ANALISIS PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT TAMBANG TIMAH DI BANGKA BELITUNG
Legal and illegal tin mining activities have caused environmental damage in the Bangka Belitung Islands Province. This damage includes forest destruction, water and soil pollution, coastal abrasion, and loss of biodiversity. In environmental law, the polluter pays principle requires polluters to be responsible for the costs and actions to restore the damaged environment caused by their actions. In addition, environmental justice is also very important to uphold in the case of tin mining in the Bangka Belitung Islands Province. This study aims to analyze the application of environmental justice and the polluter pays principle in efforts to restore the environment caused by tin mining activities in the Bangka Belitung Islands Province. This study uses a normative juridical method with an emphasis on legislative and conceptual approaches. The focus of the analysis is directed at reviewing regulations and concepts related to the polluter pays principle and environmental justice theory, particularly within the framework of environmental damage restoration. The results of the study indicate that regulations in Indonesia have regulated the polluter pays principle, however, in practice, this principle faces obstacles in its implementation. In addition, the implementation of environmental justice is also carried out within the framework of environmental restoration. Therefore, the implementation of environmental justice needs to be carried out holistically. Political commitment, public oversight, and firm law enforcement are needed so that post-tin mining environmental recovery in Bangka Belitung not only improves the ecology, but also restores the rights of local communities who have been marginalized by the logic of natural resource exploitation.
Copyright (c) 2026 bunga Permatasari, Reko Dwi Salfutra, rahmat robuwan, Muhammad Yogie Adha http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)
Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.
Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Copyright (c) 2025 Hisma Kahman, Hasmawati Hasmawati, Sunarding Sunarding
PENGARUH PERDEBATAN IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT), EQ (EMOTIONAL QUOTIENT) DAN SQ (SPIRITUAL QUOTIENT) DALAM PERKEMBANGAN IPTEK DAN HUKUM ISLAM
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah memicu perdebatan signifikan mengenai peran kecerdasan manusia dalam beradaptasi dan membentuk kemajuan tersebut. Studi ini mengeksplorasi dampak tiga aspek kunci kecerdasan—Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), dan Spiritual Quotient (SQ)—terhadap evolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memanfaatkan perspektif interdisipliner untuk menganalisis interaksi antara ketiga kecerdasan ini dan kontribusinya terhadap kemajuan teknologi. Temuan ini mengungkapkan bahwa IQ mendorong inovasi teknis, EQ memastikan interaksi manusia yang harmonis, dan SQ memberikan pedoman moral untuk pembangunan berkelanjutan. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi yang seimbang antara IQ, EQ, dan SQ sangat penting untuk mengatasi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendekatan seperti ini menumbuhkan paradigma holistik yang tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis namun juga mendorong penerapan kemajuan teknologi yang etis dan bermakna dalam masyarakat.
Copyright (c) 2025 Irayanti Nur, Mustari Mustafa, Muhaemin Latif
ISTINBAT HUKUM DALAM MERUMUSKAN KEBOLEHAN MENGKASAR SHALAT DALAM PERJALANAN
Istinbat hukum merupakan proses penarikan hukum dari dalil-dalil syariat untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Artikel ini membahas istinbat hukum dalam konteks kebolehan mengqashar shalat bagi musafir. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama, kajian ini mengungkapkan bahwa kebolehan mengqashar shalat memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Artikel ini juga menjelaskan kriteria perjalanan yang membolehkan pengqasharan shalat, seperti jarak minimum, niat perjalanan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui analisis istinbat hukum, disimpulkan bahwa kebolehan mengqashar shalat adalah bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kondisi perjalanan yang sering kali melelahkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman umat Islam tentang hukum-hukum perjalanan dalam ibadah shalat.
Copyright (c) 2025 Umar Laila, Usman Jafar
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEDIA: ANALISIS TERHADAP PENYIARAN YANG MENYIMPANG DARI KRITERIA USIA
Penelitian yang bertujuan adalah untuk menentukan apakah anak di bawah umur dilindungi secara hukum oleh siaran televisi yang tidak mencantumkan informasi umur yang relevan dengan isi siaran tersebut dan apakah lembaga penyiaran tersebut bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melindungi anak di bawah umur dari tontonan yang tidak mendidik untuk menjaga psikologis dan tingkah laku anak. Studi ini dilakukan di Komisi Penyiaran Lembaga Daerah (KPID) Sulawesi Selatan dan melibatkan beberapa stasiun televisi lokal di Makassar, seperti TVRI, Fajar TV, dan Celebes TV. Teknik wawancara dan pengumpulan data digunakan secara langsung dan melalui website resmi stasiun televisi tersebut lalu menganalisa untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun hasil penelitian ini, yaitu menunjukkan bahwa masih banyaknya program televisi yang melanggar aturan P3SPS dan memberikan dampak negatif pada anak di bawah umur.
Copyright (c) 2025 Muh. Chaezar Fachreza Harla, Salmi Salmi, Annisa Amalia Syukur
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM TINJAUAN SUMBER HUKUM ISLAM (HADIS)
Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terus menjadi isu global, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim. Studi ini bertujuan untuk mengkaji fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan melalui perspektif hadis sebagai salah satu sumber utama ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap hadis-hadis yang relevan. Hadis-hadis yang ditinjau dipilih berdasarkan tema perlindungan terhadap perempuan, larangan kekerasan, dan prinsip keadilan gender dalam Islam. Studi ini menemukan bahwa Islam secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan menekankan perlindungan terhadap kehormatan perempuan sebagai bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tidak hanya berperan sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perempuan. Dalam hadis, terdapat ajaran yang secara tegas menganjurkan perlakuan baik terhadap perempuan serta larangan keras atas segala bentuk pelanggaran yang merendahkan martabat mereka. Studi ini menyimpulkan bahwa interpretasi hadis yang holistik dan kontekstual dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan, advokasi, dan reformasi kebijakan berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan terhadap perempuan dalam masyarakat Muslim.
Copyright (c) 2025 Sulastryani Majid, Erwin Hafid, Abdul Rahman Sakka
TELAAH HUKUM ATAS PERKEMBANGAN DAN PENGARUH PEMIKIRAN DAN AJARAN SUFISME DI ERA KONTEMPORER
Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan dan pengaruh pemikiran dan ajaran tasawuf di era kontemporer, dengan penekanan pada relevansi dan fleksibilitasnya dalam menghadapi dinamika modernitas. Tasawuf yang dikenal sebagai Islam berdimensi esoteris tidak hanya mampu bertahan dalam perubahan zaman, namun juga mengalami transformasi signifikan dalam pola pengajarannya, metode penyebarannya, dan interaksi sosialnya. Kajian ini menguraikan bagaimana tasawuf bergerak dari tradisi yang lebih eksklusif menuju pendekatan yang inklusif dan universal, sehingga relevan dalam konteks meningkatnya kebutuhan spiritual individu modern. Penelitian ini juga menyoroti peran tasawuf dalam menjawab tantangan globalisasi, seperti krisis identitas, konflik antar budaya, dan kekosongan spiritualitas, dengan menawarkan nilai-nilai universal seperti cinta, perdamaian, dan toleransi. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi pengaruh tasawuf di berbagai sektor, termasuk seni, sastra, pendidikan, dan dialog antaragama, yang mencerminkan kekayaan kontribusinya dalam membangun keharmonisan sosial. Dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana tasawuf tidak hanya bertahan, namun juga berkembang sebagai sumber inspirasi spiritual dan sosial di tengah kemajuan teknologi dan pluralisme budaya.
Copyright (c) 2025 Andi Takdir Djufri, Muhaemin Latif, Mustari Mustafa
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo)
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2) hambatan dalam memenuhi hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berupa pemberian kegiatan pembinaan, hak integrasi warga binaan, dan layanan kesehatan, 2) hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu kurangnya petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang memadai, terbatasnya anggaran.
Copyright (c) 2025 Sunarding Sunarding, Hisma Kahman, Hasmawati Hasmawati
ANALISIS YURIDIS PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN RI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SMAN 1 LUWU UTARA
Penelitian ini menganalisis peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di SMAN 1 Luwu Utara. Dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipili di SMAN 1 Luwu Utara. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normative empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Luwu Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Uatara diantaranya ketika melakukan penyelidikan, melakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi, menetapkan tersangka, serta mengumpulkan dan menyiita barang bukti. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi di SMAN 1 Luwu Utara disebabkan oleh faktor penegak hukum dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Luwu Utara belum memenuhi baik secara kauntitas maupun kualitas, anggaran yang minim, sarana dan prasarana yang masih kurang, pemeriksaan saksi, serta gelar perkara dan penetapan saksi harus di Polda Sulawesi Selatan.
Copyright (c) 2024 Sulatriyani Sulastryani, Hisma Kahman
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KOTA PALOPO (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo)
Penelitian ini bertujuan, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik dalam proses pengurusan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan kendala dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah teknik kualitatif dimana hasil analisisnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan sebagai peraturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sehingga memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu Sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku UKM masih menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kepatuhan hukum pelaku UKM terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut; 2) Dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo memiliki beberapa kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Informasi yang diperoleh pelaku usaha masih sangat terbatas baik dari sisi intensitas maupun kedalaman informasi. Pelaku usaha juga masih kebingungan terkait tingkat risiko yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan Sistem OSS RBA. Kemudian, informasi terkait OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS RBA, yang mana disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi.
Copyright (c) 2024 Umar Laila, Ilham Hidayat Azis, Kodrat R. Kodrat
PENERAPAN ASAS PENCEMAR MEMBAYAR DALAM KASUS LINGKUNGAN HIDUP DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
Penelitian ini mengeksplorasi penerapan asas pencemar membayar dalam kasus lingkungan hidup melalui pendekatan penyelesaian keadilan restoratif. Asas pencemar membayar (polluter pays principle) merupakan prinsip yang menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan dan mitigasi dampak dari pencemaran yang mereka lakukan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dimana dilakukan berdasarkan bahan kepustakaan hukum yaitu primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan prinsip ini dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, khususnya ketika dikombinasikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kasus dan analisis hukum normatif terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan yang diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pencemar membayar melalui keadilan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan kepentingan para pihak yang terlibat, termasuk masyarakat terdampak dan pelaku pencemaran. Namun, tantangan masih dihadapi dalam hal implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kerangka kerja keadilan restoratif untuk memastikan penerapan asas pencemar membayar yang lebih optimal dalam upaya perlindungan lingkungan di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Muh Rifqy Ramadhan, Salmi Salmi
PERAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN DALAM MENDETEKSI DAN MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK PEREMPUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN TEKNOLOGI (Studi Kasus Nomor.60/Pid.sus/ 2017/PN.Makassar)
Penelitian ini mengkaji peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan yang dilakukan oleh anak, dengan fokus pada studi kasus Nomor. 60/Pid.sus/2017/PN.Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran teknologi kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan mencegah tindak pidana penculikan anak perempuan. Studi ini juga mengevaluasi kendala-kendala hukum dan teknis yang muncul dalam penerapan teknologi dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa teknologi memiliki potensi besar dalam mendukung aparat penegak hukum melalui pemrosesan data yang cepat dan analisis pola perilaku yang mencurigakan. Namun, tantangan seperti regulasi, etika, privasi, termasuk sumber daya, ketidakpastian hukum dan tantangan teknis, perlu diatasi untuk memastikan penggunaan yang adil dan efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan kerangka hukum yang lebih baik dalam penerapan untuk pencegahan tindak pidana di Indonesia.
Copyright (c) 2024 Muh Firdaus Rasyid, MUHAMMAD ZUHUD AL-KHAER ZAHIR, Burhanuddin Burhanuddin
PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi e-Court pada penyeleseaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi e-Court sebagai wujud peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris, dengan data kepustakaan sebagai data utama seperti buku dan undang-undang yang didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Palopo, dengan analisis data yang deskriptif berdasarkan data saat ini untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, kemudian ditulis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-Court dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan pengajuan gugatan melalui aplikasi e-Court itu sendiri harus melalui Advokat yang sudah terdaftar atau memiliki akun e-Court, sedangkan para principal atau pihak yang mengajukan gugatan tanpa pendampingan Advokat harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri. Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan aplikasi e-Court dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi faktor Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai landasan hukum didalam penerapan aplikasi e-Court dan faktor Penguasaan Teknologi Informasi (IT) bagi stakeholder sebagai pelaksana penerapan aplikasi e-Court, serta faktor jaringan internet juga dapat menjadi faktor penggunaan aplikasi e-Court itu sendiri, dikarenakan ada beberapa daerah yang terkadang mengalami gangguan jaringan.
Copyright (c) 2024 Muh. Chaezar Fachreza Harla, Hasmawati Hasmawati
DAMPAK HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE CROSS – BORDER
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hokum positif terhadap dampak dari transaksi e-comerrcy crossborder bagi konsumen. agar masayarat dapat mengetahui dan memahami ketentuan dalam melakukan transaksi secara daring terutama ketika lintas Negara, sehingga dapat mengantisipasi akibat hokum yang akan timbul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum, dan lain-lain, serta dapat mencerminkan pendapat para akademisi. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis e-commerce bisa ditemukan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1997 mengenai Perlindungan Konsumen dan dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. UU ITE telah memberikan pilihan hukum sebagaimana pada Pasal 18 ayat (2) yang mana dijelaskan bahwasanya para pihak ketika melakukan transaksi diberikan kekuatan untuk menentukan hukum yang sah untuk digunakan sebagai media transaksi digital luar negeri. Permasalahan yang ada dalam transaksi secara cross border adalah perjanjian baku yang tertulis pada perjanjian diantara pelaku usaha dan konsumen dengan metode “klik” ini menyebabkan tidak adanya tawar – menawar antara konsumen dan pelaku usaha termsuk dalamnya peroses penyelasaian ketika ada permasalahan.
Copyright (c) 2024 Rahmatullah Rahmatullah
PERWUJUDAN ASAS KEADILAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PALOPO
Penelitian ini membahas tentang Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif dan Pendekatan penelitian adalah Deskriptif dengan jenis penelitian Kualitatif, Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan meliputi Perencanaan dimana sangat penting di lakukan lebih lanjut, ketika anggaran sudah di tetapkan pada Bantuan Hukum untuk selanjutnya pihak Posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya Menyusun Kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pencatatan anggaran Bantuan Hukum tentunya dilakukan oleh pihak posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak Pengadilan setiap tahunnya. Sistem pelaporan menjadi tanggungjawab pihak Posbakum dan pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel. Pihak Posbakum masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan Bantuan Hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum di daerah pelosok dan terpencil. Keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum, dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 (satu) orang, namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, namun tentunya hal ini menjadi persoalan karena Posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran Bantuan Hukum.
Copyright (c) 2024 Ayub Kasim, Sunarding Sunarding
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGAWASAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA PALOPO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo, penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Normatif-Empiris dan data yang dihasilkan adalah deskriptif dengan yang diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber pertama. Penelitian yang dilakukan untuk analisis hukum terhadap pengawasan pemberian izin penyelenggaraan reklame di Kota Palopo adalah agar tercapainya pengawasan pemberian izin penyelenggaraan reklame yang baik dan tertib. Pelaksanaan izin penyelenggaraan reklame berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, maksud dan tujuan perizinan, ruang lingkup, perizinan reklame, penyelenggaraan reklame, kewajiban dan larangan penyelenggara reklame, pencabutan izin, bangunan reklame di lokasi yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah, Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban. Faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo yaitu faktor pendukung, dan faktor penghambat.
Copyright (c) 2024 Ayub Kasim, KASMAD KAMAL
Eksistensi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir di Luwu Utara (Perspektif Hukum Lingkungan)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir; (2) Sistem pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir; (3) Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir di Luwu Utara Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum maksimal, karena belum maksimalnya sistem perencanaan, belum adanya peraturan daerah (PERDA) sebagai landasan hukum pelaksanaan; Tidak tercapainya pengoptimalisasian Kebijakan dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir. Sistem pengelolaan dalam sumberdaya kelautan di wilayah pesisir belum maksimal, sehingga minimnya tingkat pemahaman masyarakat. Minimnya koordinasi instansi pemerintah dan swasta sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak maksimal. Peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan belum maksimal, karena minimnya sikap dan partisipasi masyarakat, sebab implementasi pengelolaan sumberdaya kelautan di wilayah pesisir masih didominasi keinginan pemerintah dari pada kepentingan masyarakat.
ANALISIS HUKUM SISTEM PENGAWASAN DPRD KOTA PALOPO TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN AHKIR TAHUN WALIKOTA PALOPO ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan DPRD Kota Palopo Terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Walikota Palopo atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian lapangan (field study) sehingga metode pendekatan yang digunakan adalah Normatif-Empiris yang artinya penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif dimana cara untuk memperoleh datanya dilakukan dan diambil secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Dari penelitian yang dilakukan untuk Analisis Hukum Sistem Pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap laporan pertanggung jawaban akhir tahun Walikota Palopo atas pelaksanaan APBD, pada intinya adalah agar terwujudnya pengawasan DPRD terhadap APBD yang langsung, agar dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD Kota Palopo terhadap pelaksanaan APBD Kota Palopo Tahun 2022 antara lain, tahapan pengawasan terhadap perencanaan APBD, tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, serta pengawasan terhadap LKPJ Kepala Daerah melaporkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). Hambatan yang dihadapi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD antara lain, faktor internal dan faktor eksternal.
Copyright (c) 2024 Sunarding sunarding, Umar Laila
PERNIKAHAN SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF SERTA DAMPAK HUKUM AKIBAT PERNIKAHAN SIRI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hukum positif terhadap perkawinan siri dan dampak dari perkawinan siri, agar masayarat dapat mengetahui ketentuan dalam pernikahan dan dampak dari perkawinan siri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perkawinan siri. Tipe penelitian yang digunakan ialah normatif atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder berbaga seperti teori hukum, Keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dapat berasal dari pendapat sarjana yang ahli dibidangnya. Maka dari itu, Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis normatif sehingga menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri tidak diakui/tidak sah secara hukum nasional walaupun secara agama dinyatakan sah selama memenuhi unsur – unsur pernikahan, namun dalam UUP dan KHI sahnya suatu perkawinan apabilah dilakukan pencatatan sehinggah adanya bukti otentik. Dampak dari perkawinan siri dari pihak perempuan(istri) yaitu tidak akui oleh Negara/tidak sah secara hukum sehingga tidak adanya hubungan keperdataan dengan suami dari pernikahan siri, hal yang dikhawatirkan adalah apabilah suami ingkar dari tanggung jawab. Sementara dari pihak anak sebelum adanya putsan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010) anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibu tetapi setelah adanya keputusan Mk tersebut anak yang lahir dari perkawinan siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya.
Copyright (c) 2024 Rahmatullah Rahmatullah, Muh Rifqy Ramadhan Ramadhan
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENGAJUAN BPJS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pelayanan Kesehatan di Puskesmas Maroangin Kota Palopo dan apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan dan pelayanan kesehatan tersebut. Metode penelitian menggunakan normative empiris yang dilakukan dengan pengumpulan data, observasi dan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Maroangin telah dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan standar operasional pelayanan, kendalanya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memilikiketerampilan lebih seperti di rumah sakit karena puskesmas juga merupakan pelayanan dasar, sehinggahanya memberikan pelayanan Kesehatan dasar saja. Masyarakat juga kurang mengetahui tentang hak-hak sebagai pengguna BPJS sehingga mendiskriminasi pelayanan Puskesmas.
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah disahkan olehPemerintah Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan UUÂ No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH)dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikkan, penyidikkan maupun saat litigasi. Selain itu, setiappelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Padaproses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan
IMPLEMENTASI PASAL 267 AYAT (1) UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM KAMERA TILANG ELEKTRONIK
Abstrak Peneliti mengambil judul Implementasi Pasal 267 Ayat (1) Uu Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kamera Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang) dengan tujuan mengetahui penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas diWilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang, serta untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat Satuan Lalu LintasPolisi Resort dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil analisis bahwa penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang menggunakan sistem E-tilang kamera statis dan mobil incar dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu-lintas dimana hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, namun belumlah maksimal sebab masih banyaknya pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh masyarakat Kota Malang.
Copyright (c) 2023 Windy Natalia, Nahdiya Sabrina
ANALISIS HUKUM PENGUKURAN ULANG BIDANG TANAH DARI HASIL MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS (Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengukuran ulang bidang tanah dari hasil mediasi dalam penyelesaian sengketa batas, dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengukuran ulang di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan empiris. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang diambil adalah melalui wawancara dan dari dokumen yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pelaksanaan pengukuran ulang batas bidang tanah sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu didasarkan atas permohonan, dan Pengukuran ulang dilakukan dengan pertimbangan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap subjek dan objek. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengukuran ulang batas kepemilikan tanah dalam rangka pengembalian batas bidang tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu yaitu belum ada kesepakatan terhadap pemasangan tanda batas tanah yang dimohonkan.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA POLISI SEKTOR WARA KOTA PALOPO
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo. Data yang disajikandi analisis secara deskriptif dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo: Mediasi, Permohonan Perdamaian, Berita Acara, Gelar Perkara Khusus, Penerbitan SP3 dan Pencatatan. Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo, tentunya harus memenuhi beberapa syarat, yankni syarat formil dan materilnya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Internal POLRI yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restorative hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala/penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo yaitu dalam pelaksanaannya pihak korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai karena disebabkan pihak pelaku tidak dapat memenuhi apa yang menjadi syarat perdamaian dan permintaan pihak korban, seperti permintaan korban terkait ganti kerugian. Kemudian faktor selanjutnya ada sebagian masyarakat yang sampai saat ini masih menganggap dan menginginkan pelaku tindak pidana agar dipenjarakan saja sebagai bentuk efek jera dan juga pemenuhan keadilan bagi pihak korban.Â
Copyright (c) 2023 Umar Laila, Sunarding Sunarding, Hasmawati Hasmawati
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terkait dengan Pemberian Kredit Tanpa Agunan
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kredit, membuat beberapa bank yang membuat kebijakan memberikan kredit tanpa agunan. Kredit ini diberikan hanya dengan asas kepercayaan saja. Hal ini menimbukan pertanyaan bagaimanakan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi dan apakah perlindungan hukum tersebut sudah diberikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan yang merupakan payung hukum bagi pelaksanaan seluruh operasional kegiatan usaha dalam dunia perbankan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa (1).Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur Â yang memberikan kredit tanpa agunan, karena undang-undang tersebut masih belum terdapat aturan penyelesaian sengketa yang muncul terkait dengan adanya pemberian kredit tanpa agunan ini. Undang-undang Perbankan hanya menyebutkan sanksi Pidana dan Administratif yang terdapat pada BAB XIII Pasal 46 sampai dengan 53; (2). Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur terkait dengan pemberian kredit tanpa agunan, di Bank X telah dilindungi oleh asuransi kredit, yaitu Asuransi Jamkrindo.
PEMILU SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DENGAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP
Penulisan ini lebih fokus membahas tentang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Penerapan sistem proporsional terbuka ditengah sistem multipartai membuat pelaksanaannya menjadi rumit dan sangat kompleks. Keruwetan dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara memunculkan berbagai macam masalah yang menyedot energi penyelenggara yang tidak sedikit. Pada Pemilu antara tahun 1955 hingga Pemilu 1999, Indonesia sempat menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. Namun, sistem ini berubah pada Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Dalam artikel ini, akan menjelaskan sistem proporsional tertutup, kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative), dengan mengabstrasi bahan-bahan hukum, baik primer, bahan skunder maupun tersier dengan pendekatan kualitatif. Selanjuntnya dianalisis dengan metode inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, sistematisasi dan interpretasi. Sehingga diharapkan peneulisan ini nantinya memberikan masukan kritis terhadap kompleksnya pelaksanaan pemilu 2024 jika partai politik peserta pemilu bertambah dengan tetap menggunakan sistem proporsional varian terbuka berbasis suara terbanyak, masih adakah yang mau menjadi petugas KPPS dengan beban kerja yang hampir diluar kapasitas normal, berapa biaya honor yang mesti ditambahkan, berapa banyak anggaran yang mesti disediakan untuk menyelenggarakan pemilu yang kompleks seperti itu. Sedangkan Penghematan anggaran seperti yang banyak diperkirakan dalam pemilu serentak 2019 ternyata tidak terbukti, bahkan jika dibandingkan dengan pemilu 2014, anggaran pemilu 2019 justru mengalami peningkatan yang cukup besar. Satu-satunya pilihan yang bisa diambil pada pelaksanaan pemilu 2024 adalah menggunakan sistem proporsional varian tertutup, inilah pilihan paling memungkinkan diantara berbagai macam pilihan yang ada untuk mencari model atau sistem pemilu serentak yang lebih efektif. Kata Kunci; Pemilu, Sederhana, Biaya Ringan, Proporsional Tertutup
OTONOMISME HUKUM Sebuah Tinjauan Paradigma Baru dan Gerakan Sosial budaya Baru Legal Authonomism: A View New Paradigm and New Socioculture Movement
Penelitian ini mengkaji prospek otonomisme hukum dalam politik hukum otonomi daerah, dengan metode historis, yuridis normatif-empiris, eksploratif dan studi komparatif. Hasilnya bahwa Legal authonomy dapat menjadi sebuah gerakan sosial budaya baru (new social movement and cultural counter movement) bagi daerah otonom atau kesatuan masyarakat hukum lokal di Indonesia dalam mewujudkan otonomisasi kearifan lokal dan hukum adat. “Legal authonomism sebagai ‘antithesa baruâ€ terhadap legal centralism, pluralism dan legal multiculturalism pada tingkat global, regional, nasional dan lokal.
EFEKTIFITAS PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH SENGKETA MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LUWU UTARA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerbitan sertifikat tanah sengketa melalui PTSL dan mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program PTSL di kantor Badan Nasional Pertanahan Kabupaten Luwu Utara. Proses penerbitan Sertifikat Tanah sengketa melalui program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tetap dilakukan sesuai petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Badan Pertahanan Nasional, yang mana untuk menyelesaikan sengketa ada dua hal yang perlu dilakukan yakni, mediasi antar pihak di Kantor Pertahanan Kabupaten Luwu Utara dan di lanjutkan dengan proses pengadilan apabila dengan mediasi tidak menemukan titik penyelesaian.Faktor penghambat dalam pelaksanaan program PTSLÂ di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, yaitu Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah, Di Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah di daerah pegunungan yang akses kesana masih sangat sulit sehingga mengakibatkan minimnya sarana dan prasarana yang tersedia serta kurangnya penyuluhan. Selain itu SDM juga sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Luwu Utara, sebab pelaksanaan PTSL harus dilakukan dengan beberapa tahap yang pertahapnya sangat sulit untuk dikerjakan jika kekurangan SDM.
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIKOTA PALOPO
Tinjauan Yuridis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Untuk mengetahui Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris yakni metode untuk melakukan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo sudah baik dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun upaya yang diberikan kepada korban yaitu dengan memberikan layanan konseling dan Layanan mediasi kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Faktor yang menghambat DPPPA dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Konseling tidak maksimal, sulit untuk menghubungi pelaku. Solusi dari DPPPA ialah Mengoptimalkan layanan terhadap masyarakat terutama kepada rumah tangga serta aktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.Â
ANALISIS HUKUM PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengelolaan Parkir untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. dalam menanggapi retribusi parkir, dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha pasal 23 ayat 2 bagian b nomor 3. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Empiris yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan tentang pengelolaan parkir di Pasar Belopa dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Namun pungutan parkir yang ada di Pasar Belopa yang menjadi permasalahan serius adalah kurangnya personil Juru Parkir di Pasar Belopa, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pembayaran retribusi parkir, dan adanya parkir liar.