ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017-2018
DOI:
https://doi.org/10.35914/jemma.v3i1.329Kata Kunci:
Rasio Keuangan Daerah, Kinerja KeuanganAbstrak
Pengelolaan keuangan daerah adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan Negara. Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah dituntut menggunakan keuangan daerah secara efisien penggunaanya sesuai kebutuhan. Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi dan upaya mendapatkan dana dan penggunaannya sesuai potensi yang dimiliki daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan rumus: Rasio Kemandirian Keungan Daerah, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Toraja Utara dilihat dari Rasio Kemandirian keuangan daerah masih rendah yang berarti bahwa peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemendirian pemerintah daerah, Rasio Efektivitas PAD masih tergolong belum efektif yang menandakan pencapaian penerimaan PAD tidak sesuai dengan yang ditargetkan, Rasio Efisieansi Keuangan Daerah  masih tergolong belum efisien, Rasio Aktivitas Belanja Operasi tergolong baik sedangkan Rasio Belanja Modal tergolong belum baik artinya pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara masih mengalokasikan sebagian besar belanjanya pada belanja operasi, Rasio Pertumbuhan Pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang masih tergolong rendah yaitu di bawah 12,98%.Referensi
Adhiyantoko, H. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). Skripsi (Online) (https://repository.usd.ac.id) Diakses 15 Oktober 2019.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Toraja Utara. 2019.
Bastian, Indra & Gatot Soepriyanto. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep untuk Pemerintah Daerah . Jakarta : Salemba Empat. 2003.
Hakim,M.F. 2018. Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010 – 2016. Skripsi, (Online). (https://dspace.uii.ac.id) Diakses 15 Oktober 2019.
Halim,A. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,A. 2008. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Yogyakarta : Unit Penertbit dan Percetakan STIM YKPN.
Harry Saputra Liando, David Paul Elia Saerang,Inggriani Elim :Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan Metode Value For Money, Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 1686-1694.
Ibnu,S. 1986. Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional. Jakarta: CV. Rajawali.
Indra Bastian, 2007. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Irham,F. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Lampulo: ALFABETA.
Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Madismo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntansi Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Volume 2 (1).
Mahmudi, 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Mahsun,M. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mangkunegara,A.A.A.P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mardismo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT. Alfabet.
Sutrisno, 2008. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : Ekonisia.
Tanjung, A.H. 2006. Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Sulawesi Selatan
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Wahidah Niken Kusumadewi, Ventje Ilat, Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 634-644.
Zuhri, M dan A. Soleh. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Jurnal, Online (https://media.neliti.com) diakses 16 Oktober 2019.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Penulis yang menerbitkan pada JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting menyetujui persyaratan berikut:
- Penulis memiliki hak cipta dan memberikan JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting untuk publikasi pertama dengan karya yang secara bersamaan dilisensikan di bawah Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY 4.0) yang memungkinkan orang lain untuk berbagi (menyalin dan mendistribusikan kembali materi dalam media atau format apa pun) dan beradaptasi (mencampur) , mentransformasikan, dan membangun di atas bahan) karya untuk tujuan apa pun,
- Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif versi jurnal, yang diterbitkan dari karya tersebut (misalnya, mempostingnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam sebuah buku), dengan pengakuan atas publikasi awalnya di JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting
- Penulis diizinkan dan didorong untuk memposting pekerjaan mereka secara online (misalnya, dalam repositori institusional atau di situs web mereka) sebelum dan selama proses pengajuan, karena dapat menyebabkan pertukaran yang produktif, serta kutipan yang lebih awal dan lebih besar dari karya yang diterbitkan.