Sosialisasi Kebijakan Transformasi dan Revitalisasi Balai Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Pembetukannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan tersebut relatif baru, sehingga diperlukan sosialisasi yang massif kepada pelbagai entitas pendidikan vokasi, termasuk BPPMPV. Selain itu, ruang lingkupnya relatif terbatas hanya pada aspek penjaminan mutu, sehingga dilengkapi dengan kebijakan 4 aspek revitalisasi BPPMPV oleh Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman entitas BPPMPV (30 peserta) terhadap 2 produk kebijakan tersebut melalui metode sosialisasi. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dari 30 peserta sosialisasi, dengan total 19 peserta yang menjadi sangat memahami kebijakan pertama, dan sebanyak 21 peserta yang menjadi sangat memahami kebijakan yang kedua. Di sisi lain, tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan juga tinggi, karena sebanyak 77% peserta puas terhadap pelaksanaan sosialisasi.
Article Details
Section
References
Agrawal, T., & Agrawal, A. (2017). Vocational education and training in India: a labour market perspective. Journal of Vocational Education and Training, 69(2), 246–265. https://doi.org/10.1080/13636820.2017.1303785
Billett, S. (2016). Beyond competence: an essay on a process approach to organising and enacting vocational education. International Journal of Training Research, 14(3), 197–214. https://doi.org/10.1080/14480220.2016.1254365
Dharta, F. Y., Kusumaningrum, R., & Chaerudin, C. (2021). Penguatan Strategi Komunikasi Pada Pengelola Destinasi Wisata Di Kabupaten Karawang. To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 133–144.
Hodge, S., Atkins, L., & Simons, M. (2016). Towards an Epistemically Neutral Curriculum Model for Vocational Education: From Competencies to Threshold Concepts and Practices. International Journal of Training Research, 14(3), 1–16.
Jones, A. (2018). Vocational Education for the Twenty First Century. Melbourne: LH Martin Institute, University of Melbourne, 11(August), 21–43. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52229-2_3
Kemdikbud RI. (2020). Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020. Http://Kemdikbud.Go.Id/. Retrieved from http://kemdikbud.go.id/main/?lang=id
Nugroho, R. (2017). Kebijakan Publik (6th ed.). Jakarta: Elex Media Komputindo.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tentang Standar Nasional Pendidikan. , Standar Nasional Pendidikan § (2021).
Pilz, M. (2017). Vocational Education and Training in Times of Economic Crisis: Lessons from Around the World. In Technical and Vocational Education and Training: Issues, Concerns and Prospects (1st ed., Vol. 24). https://doi.org/10.1007/978-3-319-47856-2_11
Rahman, A., Mawar, Wahyuning Dyas Tuti, R., Handayani, N., & Sahrul, M. (2021). Key Determinants of Elementary School Education Policy Implementation in Border Region. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 11(1), 111. https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.20585
Tahir, A. (2014). Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerbit Alfabeta.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. , Pub. L. No. 20 (2003).
Widodo, S., & Wardani, R. K. (2020). Mengajarkan Keterampilan Abad 21 4C (Communication, Collaboration, Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation) di Sekolah Dasar. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 7(2), 185–197.