TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)
DOI:
https://doi.org/10.64078/tociung.v5i1.3128Keywords:
Trasparansi, Alokasi, Dana, Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.Abstract
Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.Downloads
References
Buku dan Jurnal
Bawono, I. R & Setyadi E. 2019. Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. Jakarta (ID) : Grasindo.
Handini S, dkk. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Surabaya (ID): Scopindo Media Pustaka.
Irawan N. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta (ID): Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Jenar S, dkk. 2024. Hukum Tentang Desa. Banten (ID) : Sada Kurnia Pustaka.
Mutia Basri, Y., Desti Marianti, T., & Rofika, R. (2020). Pengelolaan Keuangan. Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 34–50.
Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 3(2), 92–107.
Nugroho R. 2021. Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta (ID) : Elex Media Komputindo
Purnama F. 2021. Pengelolaan Dana Desa Menurut Pasal 106 Pp Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Studi Kasus Di Gampong Keumumu Hulu, Kec Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan). Banda Aceh (ID): Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
Raharjo M. 2020. Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur (ID) :Bumi askara Rinaldi R. 2020. Peran Perangkat Desa Dalam Mengelola Administrasi DanKeuangan Dana Desa Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. [Skripsi]. Palopo (ID): Universitas Andi Djemma Palopo.
Setiawan, D.I. (2024). Implementasi Undang-Undangnomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dengok Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Magelang (ID): Universitas Tidar.
Sholihah, H. M. (2020). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Tahun 2018. 173(60).
Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Owner, 6(2), 1798–1811.
Tahir. E. (2018) Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Dan Peningaktan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Pada Desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi). Kendari (ID): Universitas Halu Oleo.
Toriqi, A. (2015). Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).
Yansen. 2014. Revolusi dari Desa. Jakarta (ID) :Elex Media Komputindo
Perundang - Undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, Perubahan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 39 Tahun 2015
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
